Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 1: 2022"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[KAJIAN KESESUAIAN TATA CARA PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Surat Penghentian Penuntutan Nomor: PRINT- 507/L.2.34/Eoh.2/03/2021) ]]>
<![CDATA[Aulia Ramadhani]]>;
<![CDATA[Edy Herdyanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63928
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice karena kesepakatan dua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian syarat syarat serta tata cara penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan restorative justice dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia no 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Jenis Penelitian hukum ini normatif dan bersifat preskriptif. Diketahui dalam proses penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yang tertuang dalam Surat Penghentian Penuntutan Nomor: PRINT-507/L.2.34/Eoh.2/03/2021 bahwa penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dengan terdakwa Muammer Khadapi Siregar sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia no 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Penganiayaan, Restorative JusticeABSTRACT: This study shows that in the case of a criminal act of persecution, the termination of prosecution is based on restorative justice because of the agreement of two parties. This study aims to provide an explanation of the suitability of the conditions and procedures for stopping prosecution of criminal acts of persecution based on restorative justice with the provisions of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice. This type of legal research is normative and prescriptive. It is known in the process of stopping the prosecution carried out by the public prosecutor as stated in the Termination of Prosecution Letter Number: PRINT-507/L.2.34/Eoh.2/03/2021 that the termination of prosecution based on restorative justice with the defendant Muammer Khadapi Siregar is in accordance with the Regulations of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice.Keywords: Termination of Prosecution, Persecution, Restorative Justice]]>
<![CDATA[TELAAH PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DENGAN MENGESAMPINGKAN PEMBELAAN DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2017/PN.SKT) ]]>
<![CDATA[Isnan Istianur Arkadia]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63949
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji permasalahan, mengenai alat-alat bukti yang digunakan Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang sudah sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai Pasal 183 jo. 193 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pada akhirnya, penelitian ini berhasil mengetahui mengenai penerapan asas testimonium de auditu dan unus testis nullus testis dalam penilaian keterangan saksi sebagai alat bukti atas tindak pidana oleh Hakim. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi yang oleh hakim dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan unus testis nullus testis. Apakah pendayagunaan kesaksian Testimonium De Auditu dan unus testis nullus dapat dibenarkan secara yuridis dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan terhadap anak.Kata kunci: pembuktian, pertimbangan hakim, persetubuhan anakABSTRACT: This study examines the problem regarding the evidence used by the Public Prosecutor to prove the guilt of a criminal offender by deliberately persuading children to have intercourse that is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This research also examines the Judge's legal considerations in deciding this case according to Article 183 jo. 193 paragraph (1) KUHAP jo. Article 81 paragraph (2) of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The research method used is doctrinal law research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. In the end, this research succeeded in finding out about the application of the principle of testimonium de auditu and unus testis nullus testis in evaluating witness testimony as evidence for criminal acts by the judge. What is the strength of the evidence of witness testimony which the judge categorizes as testimonium de auditu and unus testis nullus testis. Is the utilization of the testimony of Testimonium De Auditu and unus testis nullus can be legally justified in the disclosure of the crime of sexual abuse of children.Keyword: proof, judge judge's consideration, criminal act deliberately persuaded children to have intercourse.]]>
<![CDATA[PENILAIAN KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Feroca Mevihanna Noor Pratiwi]]>;
<![CDATA[Sri Wahyuningsih Yulianti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63940
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik dalam tindak pidana pornografi dan dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus tepatnya disebut studi kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang tindak pidana pornografi. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme berdasarkan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh bahwa alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang ada pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti elektronik juga bisa menjadi alat bukti yang bebas yang berdiri sendiri diluar KUHAP dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun sah atau tidaknya alat bukti elektronik tersebut harus dibuktikan validasinya dengan dilakukan digital forensik, mengingat alat bukti elektronik sangat mundah untuk diubah-ubah, direkayasa serta dimanipulasi.Kata kunci : Alat bukti elektronik, pembuktian, tindak pidana pornografi.ABSTRACT: This study aims to examine the strength of evidence of electronic evidence in the form of information or electronic documents in the crime of pornography and is associated with Pasal 184 ayat (1) KUHAP. This type of research used by the author in compiling this legal research is prescriptive and applied normative legal research. This research uses a case approach precisely called a case study with the sources of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature studies relating to the problems being investigated about criminal acts of pornography. The analysis of legal material uses the syllogical deductive method based on the mayor and minor premises that are interconnected and then drawn conclusions. Based on the results of the analysis conducted by the author, it is found that the electronic evidence in the form of information or electronic documents are extensions of the evidence available at Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Electronic evidence can also be free evidence that stands alone outside the KUHAP and in accordance with Undang Nomor 19 Tahun 2016 change over Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 about Information and Electronic Transactions. But the validity of the electronic evidence must be proven valid by digital forensics, considering that electronic evidence is very easy to be changed, engineered and manipulated.Keywords: Electronic evidence, proof, criminal acts of pornofraphy.]]>
<![CDATA[Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo) ]]>
<![CDATA[' Pajar]]>;
<![CDATA[' Suharno]]>;
<![CDATA[Dika Yudanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63932
<![CDATA[ABSTRAK: Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa diharapkan juga dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Demi tercapainya tujuan penanganan Covid-19 maka perlu adanya penyesuaian alokadi dana desa. Dana desa diprioritaskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan peningkatan ketahanan pangan tingkat Desa.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tata kelola Dana Desa selama masa Pandemi Covid-19 di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi penelitian.Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, yakni menggunakan data-data asli yang didapatkan dari lapangan.Jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Dana Desa diatur dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 dan PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa 40% dari dana Desa dialokasikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20% untuk peningkatan ketahanan pangan, dan 8% untuk fasilitas kesehatan penunjang bagi penanganan Covid-19. Melalui penelitian yang dilakukan di Desa Parangjoro, dapat dilihat bahwa tata kelola dana desa di Desa Parangjoro telah sesuai sebagaimana aturan yang berlaku. Terdapat sedikit selisih angka dari persentase yang tertera dalam aturan yang berlaku, namun hal tersebut dirasa telah optimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan Desa Parangjoro guna pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.Kata kunci : Dana Desa, Tata kelola dana desa, Desa Parangjoro]]>
<![CDATA[DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2204 K/PID.SUS/2016) ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal Hamam Zaidy]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63943
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian antara pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat preskriptif atau terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang dilakukan, penelitian ini mampu menyimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi pada perkara Nomor 2204 K/Pid.Sus/2016 yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta dapat menyimpulkan bahwa alasan-alasan kasasi dijadikan dasar hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya. Hakim Mahkamah Agung menganulir Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang berkeyakinan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kata kunci: pertimbangan hakim, putusan pidana, perkara narkotika.ABSTRACT: This research aims to study and describe the appropriateness of the Supreme Court's considerations in granting a request of cassation with the provisions of the Criminal Code Procedure. This study used legal research method that acted as prescriptive or applied research method. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection technique used are literature review. Based on the research's results and discussion produced, this study is able to conclude the judge's basic considerations in granting the request of cassation on decision No. 2204 K/Pid.Sus/2016 at trial and also the reasons of cassation that are the basis of the judge to drop the verdict. The Supreme Court's judge annulled the decision of Surabaya's District Court and High Court which believed that the defendant fulfilled the requirements of Article 112 section (1) of Act No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The Supreme Court's judge adjudicated herself by applying the provisions of Article 127 section (1) letter a of Act No. 35 of 2009 concerning Narcotics.Keywords: judge considerations, granting cassation, narcotic case.]]>
<![CDATA[ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA KORUPSI DENGAN ADANYA DISSENTING OPINION (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2107 K/Pid.Sus/2017) ]]>
<![CDATA[Annisa Novira Septiana Putri]]>;
<![CDATA[Sri Wahyuningsih Yulianti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63933
<![CDATA[ABSTRAKS: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembebasan terdakwa sebagai alasan kasasi penuntut umum dalam perkara korupsi sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi dan pertimbangan Hakim memutus perkara berdasar dissenting opinion sesuai dengan Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembebasan terdakwa sebagai alasan kasasi oleh penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kedua, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berdasar dissenting opinion telah sesuai dengan Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP tentang pengambilan suara terbanyak sebagai suatu bentuk penjatuhan pidana kepada Terdakwa.Kata Kunci: Alasan Kasasi, Pertimbangan Hakim, Dissenting Opinion, Tindak Pidana KorupsiABSTRACT: The purpose of this study is to determine the defendant's exemption as the reason for the Public Prosecutor's corruption in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure concerning the reason for the appeal and the judgment of the judge severed the case of dissenting opinion pursuant to Article 182 Jo article 256 of Criminal Code Procedure. The method of research used is normative research using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal materials. The writing of this law clarifies that the defendant's exemption as a reason for the public Prosecutor is in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure. Secondly, the judge's consideration in the dissenting of corruption-based criminal proceedings in accordance with Article 182 Jo article 256 Criminal Code Procedure about the most votes as a form of criminal proceedings to the defendant. Key words: Reason for the appeal, Judge’s Consideration, Dissenting Opinion, Corruption Crimes]]>
<![CDATA[TELAAH CLOSED CIRCUIT TELEVISION DALAM KONSEPSI PANOPTICON DAN BEWIJSVOERING PADA E-TILANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Yusya Azhari]]>;
<![CDATA[' Kristiyadi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63944
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Closed Circuit Television atau CCTV dalam sistem tilang elektronik (E-Tilang). Konsep yang digunakan dalam mengetahui peranan CCTV ini adalah konsep Panopticon, yaitu konsep lembaga pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham yang kemudian diadopsi oleh Michael Foucault. Parameter pembuktian Bewijsvoering juga digunakan sebagai cara untuk mengetahui apakah CCTV dalam sistem E-Tilang tidak melanggar hak-hak privasi masyarakat dalam berlalu lintas. Karena CCTV berperan sebagai alat perekam elektronik yang dapat merekam kejadian-kejadian disekitar area pemasangannya layaknya lembaga pemasyarakatan dalam konsep Panopticon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat normatif atau doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam proses pengawasan lalu lintas aparat penegak hukum menggunakan alat perekam berupa CCTV. Hasil rekaman tersebut digunakan dalam pembuktian di sidang pengadilan dalam rangka pemberian sanksi terhadap pelanggar lalu lintas.Kata Kunci: CCTV, Panopticon, Bewijsvoering, Pembuktian, E-Tilang.ABSTRACT: The purpose of this research is to know the role of Closed Circuit Television or CCTV in electronic ticketing systems (E-Ticketing). The concept used in knowing the role of CCTV is the concept of Panopticon, the concept of correctional institutions that was coined by Jeremy Bentham which was later adopted by Michael Foucault. Bewijsvoering's verification parameters are also used as a way to find out whether CCTV in the E-Ticketing system does not violate people's privacy rights in traffic. Because CCTV acts as an electronic recording device that can record events around the installation area as a correctional facility in the Panopticon concept. This type of research is legal research, normative or doctrinal. Sources of legal materials used are secondary legal materials, collection of legal materials by means of literature study. Based on the research results, it is known that in the process of traffic monitoring the law enforcement apparatus use CCTV recorders. The results of the recording are used in evidence in court proceedings in the context of imposing sanctions on traffic violators.Keywords: CCTV, Panopticon, Bewijsvoering, Evidence, E-Ticketing.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA PENGGELAPAN DENGAN JABATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pid/2019) ]]>
<![CDATA[Faesal Johan F]]>;
<![CDATA[' Kristiyadi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63934
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pid.B/2018/PN.Sby. Mahakamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penggelapan. ABSTRACT: his study aims to determine the consideration of the Supreme Court granting the appeal of the Public Prosecutor in the case of embezzlement in an office adjusted to the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court's consideration of granting the Public Prosecution Appeals in the case of embezzlement in accordance with Article 256 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the Supreme Court granted the appeal of the Public Prosecutor's Appeal and canceled the Surabaya District Court Decision Number 571 / Pid.B / 2018 / PN.Sby. Mahakamah then tried the case himself and sentenced him to prison for 1 (one) year and 6 (six) months.Keywords: Cassation, Judge Considerations, Embezzlement.]]>
<![CDATA[PEMAHAMAN MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg.) ]]>
<![CDATA[Meirizka Orchidiva Adistyputri]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63945
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim serta bagaimana pemahaman terkait menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang masih di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif. Dengan begitu berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaku Anak yang terkena tindak pidana pencurian menurut pertimbangan hukum hakim si Anak tersebut di jatuhkan pidana penjara yang berarti masih banyak penanganan mengenai perkara anak masih disamakan dengan perkara orang dewasa tanpa mempertimbangkan mengenai psikologis anak serta kepentingan dan juga kesejahteraan masa depan anak tersebut. Sedangkan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) itu sendiri dan seringkali anak itu tidak mengerti dengan apa yang sudah diperbuat, dan ia pun harus diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Alangkah lebih baik jika seorang Hakim dapat memberikan keringanan hukuman atau biasa disebut dengan Diskresi (Peringanan Hukuman), sehingga bisa menjadi jalan keluar untuk para Anak Di Bawah Umur yang terkena tindak pidana.Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Anak Dibawah Umur, Tindak Pidana Pencurian, Penjatuhan Pidana Penjara.ABSTRACT: This study aims to obtain how the judges' legal considerations and in the form of understanding how to impose a prison sentence against underage defendants. This research is a prescriptive normative legal research. The legal material collection technique used is literature study. Types and sources of legal materials include primary and secondary legal materials. The approach in this research uses a case study approach. Furthermore, this legal material analysis technique uses the deductive method. Therefore, based on the research that the author has done, it can be concluded that the perpetrators of children who have been subjected to criminal acts of theft according to the legal considerations of the judge of the child were sentenced to imprisonment, which means that there is still a lot of handling regarding cases of children that are still equated with adult cases without considering the psychological aspects of children. as well as the interests and future well-being of the child. Whereas the Child Troubled with Law (ABH) itself and often the child does not understand what has been done, and he must be directed and given a special form of guidance for him. It would be better if a Judge can provide leniency or commonly referred to as Discretion, so that it can be a way out for Minors who are exposed to crime.Keywords: Judicial Legal Considerations, Underage Children, Theft of Crimes, Imprisonment of Prisons.]]>
<![CDATA[PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA ATAS DASAR KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 78PK/PID.SUS/2015) ]]>
<![CDATA[Bagus Dwi Pangestu]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63936
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alasan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atas Dasar Kekeliruan Nyata Dan Kekhilafan Hakim Sebagai Dasar Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 78PK/PID.SUS/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan dihasilkan kesimpulan: Pertama, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Terpidana dalam tindak pidana narkotika yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 78PK/PID.SUS/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, dan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kedua, bahwa pertimbangan Hakim menerima alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana dalam perkara tindak pidana Narkotika yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 78PK/PID.SUS/2015 telah sesuai dan dapat dibenarkan dengan adanya fakta hukum persidangan.Kata Kunci : Putusan Hakim, Peninjauan Kembali, NarkotikaABSTRACT: This study aims to determine the reason for Reconsideration By Convicted Based On Real Fallacy And The mistake of Justice as the Basis Supreme Court granted Reconsideration (Study Supreme Court verdict No. 78PK / PID.SUS / 2015. The research method used was the normative legal research. Based on research results generated discussion conclusions: First, that the reason for Reconsideration filed in narcotic crime offenders are decided by the Supreme Court Decision No. 78PK / PID.SUS / 2015 has been in accordance with the provisions of Section 263 subsection (2) Criminal Code that is the new circumstances that give rise to a strong presumption, the situation as the basis and reasons stated verdict has proved that, it has been at odds with one another, and clearly shows a kekhiIafan judge or a real mistake. Second, that the consideration of the judge to accept the reason Reconsideration filed by Defendants in criminal Narcotics decided by the Supreme Court in its Decision No. 78PK / PID.SUS / 2015 has been appropriate and justified by the fact the law of the court. Keywords : Judge's Decision, Judicial Review, Narcotics.]]>
